Ricky | Infokom | Doloksanggul
Besarnya anggaran pada sektor pendidikan di Humbang Hasundutan yaitu minimal sebesar 20 % atau sekitar Rp. 78.308.460.752,87, dari nota pengantar RAPBD 2009 yang disampaikan Bupati Humbang Hasundutan sebesar Rp. 386.157.527.374,62 atau naik 5,56 % dari tahun sebelumnya. Ini merupakan amanah UUD 1945 dan diharapkan anggaran sebesar itu dapat meningkatkan mutu pendidikan. Anggaran sebesar itu dimanfaatkan untuk pembangunan sarana prasarana pendidikan dan peningkatan mutu siswa dan guru. Pembangunan sarana prasarana pendidikan diarahkan pada rehabilitasi gedung sekolah, pengadaan meubiler sekolah, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan unit sekolah baru secara bertahap dan dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
Hal itu diungkapkan Bupati Humbang Hasundutan melalui Wakil Bupati Drs Marganti Manullang saat menyampaikan nota jawaban atas pemandangan umum anggota DPRD tentang RAPBD TA 2009 yang dihadiri Ketua DPRD Bangun Silaban SE, Wakil Ketua Kristian Situmorang dan Bangun Hutasoit, Selasa (25/11) disaksikan Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Surya Sofian Hadi, Pabung 0210/TU Kapten Inf Y Sidauruk, Sekdakab Martuaman S Silalahi,SH serta dihadiri pimpinan SKPD dan undangan lainnya.
Menurut Marganti Manullang, dalam bidang peningkatan mutu pendidikan siswa, Pemkab Humbang Hasundutan melaksanakan berbagai kegiatan siswa seperti olimpiade siswa, lomba mata pelajaran, try out, kelas unggulan, bimbingan test, pemberian beasiswa bagi siswa ekonomi kurang mampu yang masuk ke PTN. Sedangkan dalam peningkatan mutu guru dilaksanakan kelompok kerja guru SD/MI, musyawarah guru mata pelajaran SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, peningkatan kualifikasi guru S1/D4, pemberian TPD bagi guru, pemberian insentif bagi guru pada SD terpencil dan sangat terpencil serta pemberian tunjangan profesi guru bagi guru yang sudah lulus sertifikasi guru.
Sementara menanggapi usul anggota dewan agar biaya pendidikan gratis sampai SLTA dijelaskan bahwa mulai SD/MI dan SMP/MTs sudah gratis yang dibiayai APBN yaitu dengan adanya bantuan operasional sekolah (BOS), sedangkan untuk SMA/SMK telah dianggarkan biaya operasional sekolah melalui APBD namun belum dapat menggratiskan siswa dari biaya sekolah secara keseluruhan karena masih mempunyai guru komite yang honornya bersumber dari komite tersebut. Untuk itu telah dibuat kebijakan melarang pengangkatan guru komite sehingga pada akhirnya nanti dapat menggratiskan siswa sampai tingkat SLTA.
Selanjutnya selain sektor pendidikan maka sektor kesehatan diposisikan sebagai skala prioritas kedua yang bertujuan untuk mempercepat tercapainya visi Indonesia Sehat 2010. Dan untuk tahun 2009 akan dibangun pos kesehatan desa sebagai salah satu syarat pembentukan desa siaga terhadap kemungkinan masalah kesehatan di desa.
Diinformasikan, dalam beberapa tahun belakangan ini dibawah kepemimpinan Bupati Drs Maddin Sihombing MSi dan Wakil Bupati Drs Marganti Manullang berbagai usaha telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan memerangi kebodohan serta mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang lebih maju melalui pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Upaya untuk membuka keterisoliran daerah, memperlancar arus transportasi barang dan jasa serta membuka kantong-kantong produksi pertanian menjadi prioritas melalui pembangunan prasarana perhubungan, baik pedesaan, dusun yang potensial dan strategis serta pembangunan sektor pertanian seperti irigasi, pembukaan lahan tidur, pendidikan dan kesehatan yang akan tetap diprioritaskan. Selain itu juga sebagai upaya pemerataan pembangunan antar kecamatan dan desa serta peningkatan kualitas aparatur. Sesuai jadwal, hari ini Kamis (27/11) pembahasan dan penetapan APBD 2009.
|
ENGLISH VERSION
